Rabu, 7 Desember 2022

Antisipasi Gugatan, KPU Sulbar Rapatkan Barisan ke PTUN

- Rabu, 28 September 2022 | 14:00 WIB
KPU Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) di Makassar Provinsi Sulsel untuk mengantisipasi terjadinya sengketa pemilu 2024 di Mamuju, Senin (26/9/2022). ANTARA/ M Faisal Hanapi
KPU Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) di Makassar Provinsi Sulsel untuk mengantisipasi terjadinya sengketa pemilu 2024 di Mamuju, Senin (26/9/2022). ANTARA/ M Faisal Hanapi

MAMUJU, kilat.com- KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berkedudukan di Makassar Provinsi Sulsel untuk mengantisipasi terjadinya sengketa Pemilu 2024.

"Pada tahapan Pemilu 2024 dinilai akan berpotensi menimbulkan sengketa antara KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu," Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU provinsi Sulbar, Farhanuddin di Mamuju, Selasa.

Ia mengatakan, sebagai langkah antisipasi untuk penyelesaian sengketa proses pemilu, maka KPU provinsi Sulbar bersama KPU kabupaten diseluruh wilayah Sulbar, telah mengadakan koordinasi, konsultasi dengan PTUN Makassar yang wilayah kerjanya termasuk Provinsi Sulbar.

"KPU Sulbar melakukan koordinasi dan konsultasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, apabila berlanjut ke PTUN, sesuai ketentuan pada Pasal 471 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu," katanya.

Menurut dia, koordinasi dilakukan sejak awal untuk langkah antisipasi, apabila terjadi gugatan terhadap penyelenggara dalam proses tahapan pemilu di PTUN.

Farhan yang juga mantan Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mandar Sulbar, juga mengatakan selain koordinasi dengan pihak PTUN, KPU Sulbar juga menerima bimbingan sengketa administrasi pemilu dengan menghadirkan pemateri dari akademisi dan ahli hukum.

"Kami berterima kasih atas kesediaan PTUN menerima kami KPU provinsi dan KPU kabupaten se-Sulbar, dan koordinasi yang dilakukan akan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan dalam menyelenggarakan pemilu bagi KPU," katanya.

Ia mengatakan, dari koordinasi tersebut juga akan membuat KPU Provinsi Sulbar dan KPU kabupaten akan lebih mawas diri, cermat setiap akan melakukan tindakan dalam proses tahapan pemilu.

Wakil Ketua PTUN Makassar, Fajar Wahyu Jatmiko, SH juga telah menyampaikan penjelasan tentang proses penyelesaian sengketa bila terjadi gugatan akibat terbitnya keputusan KPU.

Halaman:

Editor: Yuska Apitya Aji

Tags

Terkini

KPU RI Luncurkan Maskot dan 'Mars' Pemilu 2024

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:41 WIB

KPU RI: Pelamar Calon PPK Sudah 304.602 orang

Selasa, 29 November 2022 | 19:14 WIB

KPU RI Desak Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana

Jumat, 25 November 2022 | 19:54 WIB
X