Selasa, 7 Februari 2023

KPU Pastikan Kursi DPRD Kabupaten Cirebon Tetap 50

- Minggu, 13 November 2022 | 21:00 WIB
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon Apendi (kanan) saat melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol di Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Ho-KPU Kabupaten Cirebon)
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon Apendi (kanan) saat melakukan verifikasi faktual keanggotaan parpol di Cirebon, Jawa Barat. (ANTARA/Ho-KPU Kabupaten Cirebon)
<p> p><p><b>CIREBON, kilat.comb>- Komisi Pemilihan Umum () Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan alokasi kursi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih tetap 50 kursi, mengingat jumlah penduduk di bawah 3 juta. p><p>"Berdasarkan SK KPU Nomor 457, alokasi kursi DPRD untuk daerah yang jumlah penduduknya lebih dari 1 juta sampai 3 juta jiwa, alokasi kursinya 50 kursi," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cirebon Apendi di Cirebon, Minggu. p><p>Apendi mengatakan dari data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) yang ada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, sebanyak 2.380.074 jiwa atau di bawah 3 juta dan di atas 1 juta jiwa, sehingga keterwakilan rakyat berjumlah 50 kursi. p><p>Menurutnya dengan jumlah penduduk tersebut, maka tidak ada perubahan untuk kursi DPRD Kabupaten Cirebon, pada Pemilu 2024 nanti yaitu masih sama seperti pemilu sebelumnya. p><p>Apendi melanjutkan, jika ada perubahan pada penyusunan daerah pemilihan (dapil), hal tersebut tidak akan berpengaruh pada alokasi jumlah kursi di DPRD Kabupaten Cirebon. p><p>"Kemungkinan ada perubahan daerah pemilihan, tapi masih kami matangkan, karena harus melalui tahapan," tuturnya. p><p>Ia menerangkan, penyusunan dapil mungkin saja dilakukan, akan tetapi harus melalui beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan, penyusunan dapil dilakukan mulai bulan Oktober sampai dengan Februari 2023. p><p>Dalam tahapan penyusunan dapil, kata Apendi, nantinya KPU akan membuka ruang pada masyarakat dan elemen lainnya termasuk partai politik dengan melihat berbagai macam parameter. p><p>Apendi menambahkan, nantinya masyarakat bisa memberikan masukan dalam penyusunan dapil tersebut. Karena berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal, prinsipnya dalam penyusunan dapil KPU membuka ruang partisipasi publik termasuk parpol. p><p>"KPU selalu berpegang pada prinsip dalam penyusunan dapil sesuai dengan UU No 7 tahun 2017 di pasal 185," katanya. (cen)p>

Halaman:

Editor: Cendhy Vicky

Tags

Terkini

KPU: DPD di Jawa Tengah Wajib Kantongi 5.000 Dukungan

Rabu, 14 Desember 2022 | 04:30 WIB

KPU Tasikmalaya Tegaskan Jumlah Dapil Tak Berubah

Selasa, 29 November 2022 | 20:44 WIB

KPU Pontianak Tindaklanjuti PAW Anggota DPRD Pontianak

Senin, 14 November 2022 | 12:00 WIB

KPU Pastikan Kursi DPRD Kabupaten Cirebon Tetap 50

Minggu, 13 November 2022 | 21:00 WIB

Bawaslu Singkawang Lantik 15 Anggota Panwascam

Jumat, 28 Oktober 2022 | 18:09 WIB
X