JAKARTA, kilat.com- Ketua Bidang Politik dan Ideologi Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bayu Andara Saputra menegaskan bahwa Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) GMNI di Ancol, Jakarta, pada 15-17 Oktober 2022 tidak terlibat politik praktis.
"Rapimnas kemarin hanya melaksanakan keputusan kongres untuk memperkuat kaderisasi, organisasi dan ideologi, bukan bermain politik praktis," kata Bayu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
GMNI juga membantah keras tuduhan bahwa Rapimnas Ancol ilegal. Bayu Andara Saputra menegaskan bahwa Rapimnas yang diadakan di Ancol kemarin adalah Rapimnas yang sah yang merupakan amanat dari Kongres Ambon.
"Pelaksanaan Rapimnas di Ancol kemarin merupakan amanat dari hasil Kongres XXI di Ambon tahun 2019 yang lalu dan juga amanat AD/ART GMNI. Ini merupakan kewajiban kita sebagai pengurus di tingkatan pusat untuk melaksanakan amanat Kongres Ambon dan AD/ART organisasi GMNI," kata Bayu.
Bayu juga menambahkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerima laporan hasil Kongres Ambon yang dibawa oleh pihak Imanuel-Sujahri sebagai Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) terpilih.
Dan juga, tutur Bayu, dari awal hingga saat ini sekretariat organisasi (Wisma Trisakti GMNI) yang merupakan simbol organisasi masih ditempati oleh kepengurusan Imanuel-Sujahri.
“Jadi tak ada alasan untuk menyebut kegiatan yang dilaksanakan oleh GMNI di bawah kepemimpinan Imanuel-Sujahri adalah sesuatu yang ilegal," kata Bayu.
Sebelumnya, DPP GMNI di bawah kepemimpinan Arjuna Putra Aldino selaku Ketua Umum menyampaikan tidak ada pelaksanaan agenda Rapimnas GMNI di Ancol, Jakarta, pada 15-17 Oktober 2022.
“Kami sebagai organisasi GMNI yang sah dan memiliki badan hukum SK Kemenkumham tidak pernah menyelenggarakan acara rapimnas di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta,†kata Arjuna.
