KPU Sebut Siap Pelajari Putusan MK Soal Penataan, Penentuan dan Alokarsi Kursi Dapil

JAKARTA, kilat.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan siap mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan penataan, penentuan daerah pemilihan (dapil), jumlah alokasi kursi anggota DPR RI, dan DPRD provinsi.

"Divisi Teknis KPU RI akan melakukan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada siang hari ini. Hasil kajian tersebut akan disampaikan dalam rapat pleno," ujar anggota KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Selasa.

Idham Holik menyampaikan bahwa pihaknya akan memaksimalkan waktu yang mereka miliki untuk menerbitkan peraturan KPU (PKPU) tentang dapil dan alokasi kursi anggota DPR serta DPRD provinsi sebelum tahapan pencalonan dimulai pada 24 April 2022.

Baca Juga: Wapres Instruksikan TNI-Polri Lindungi Warga Papua dari KKB

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 80/PUU-XX/2022 memutuskan bahwa penataan dan penentuan daerah pemilihan (dapil) serta alokasi kursi anggota DPR RI dan DPRD provinsi adalah wewenang KPU.

Melalui putusan tersebut, MK menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU)".

Baca Juga: Argentina Jadi Juara Piala Dunia 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin Buka Suara

Berikutnya, MK mengatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) UU Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU (PKPU)".

Melalui putusan tersebut, dapil dan jumlah kursi DPR RI yang semula diatur di Pasal 186 Perppu Nomor 1 Tahun 2022 akan diganti dan diatur kembali dalam PKPU. Begitu pula dengan dapil dan jumlah kursi DPRD provinsi. Sebelumnya, KPU hanya berwenang menata dapil serta alokasi kursi anggota DPRD kota/kabupaten.