• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • Masuk

KPU Pontianak Gerilya Verifikasi Parpol

Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi. (Foto ANTARA/Andilala
Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi. (Foto ANTARA/Andilala

PONTIANAK, kilat.com- Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak, Kalimantan Barat, melakukan verifikasi administrasi partai politik yang telah dinyatakan masuk daftar calon peserta Pemilu 2024 oleh KPU RI.

"Setelah tahapan pendaftaran partai politik, kami saat ini sedang melakukan verifikasi administrasi dan juga akan melakukan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi itu dilaksanakan KPU mulai tanggal 2 Agustus sampai 11 September," kata Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi di Pontianak, Jumat.

Deni menjelaskan verifikasi administrasi dilakukan untuk mengecek segala macam berkas, mulai dari persyaratan kepengurusan, kepartaian, kelembagaan hingga keanggotaan partai politik.

KPU Kota Pontianak juga ingin mengajak partisipasi masyarakat, misalnya terkait adanya masyarakat yang namanya dimasukkan kepengurusan atau keanggotaan partai politik, padahal yang bersangkutan tidak pernah merasa mendaftar menjadi pengurus partai politik.

"Sambil berjalannya tanggapan masyarakat, kami juga akan melaksanakan verifikasi faktual yang terbagi menjadi dua kelompok, yakni verifikasi faktual kepengurusan dan verifikasi faktual keanggotaan," ujarnya.

Baca Juga :
Peneliti Sebut Keterwakilan Perempuan Untungkan Parpol Baru

Deni menambahkan jika ada masyarakat yang merasa tidak pernah masuk menjadi anggota partai politik, namun namanya tercantum dalam sistem informasi partai politik (Sipol) maka masyarakat tersebut bisa memberikan tanggapan ke KPU.

"Ini telah disediakan kanalnya oleh KPU untuk mengecek nama anggota masyarakat ada atau tidak dalam Sipol. KPU juga telah menyiapkan formulir tanggapan masyarakat yang bisa digunakan untuk menyampaikan bahwa dirinya itu tidak pernah terlibat atau menjadi anggota partai politik," ungkapnya.

Apabila ada temuan seperti masyarakat menolak dirinya sebagai anggota partai politik, lanjut Deni, maka untuk keanggotaannya diberikan status tidak memenuhi syarat pada Sipol. (yus)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA