• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • Masuk

Strategi Antikemiskinan: Manusia Harus Bekerja

Ibnu Subyanto, pemerhati Ekonomi dan sosial-politik
Ibnu Subyanto, pemerhati Ekonomi dan sosial-politik

Oleh: Ibnu Subiyanto, pemerhati ekonomi, mantan Bupati Sleman

Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo masuk kategori daerah miskin yang menyumbang angka kemiskinan tinggi di Daerah Istimeea Yogyakarta. Sejak lama solusi yang dioperasikan kedua pemerintah kabupaten itu bagi-bagi duit untuk mengurangi statistik angka kemiskinan. Dengan demikian, hantu kemiskinan itu, justru angka yg dilansir BPS bukan penyebab kemiskinan itu sendiri.

Semua bentuk kebijakan pemerintah yang bersifat bagi-bagi duit itu hanya untuk meredam ketidak-puasan sosial semata, dan tak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan pokok yaitu: kemiskinan struktural. Program padat karya, raskin, bantuan langsung tunai, dan lainnya tak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan di level pemerintah mana pun. Karena kemiskinan itu dapat diatasi hanya dengan satu cara, bekerja. Untuk bisa bekerja dan menjadi manusia produktif, butuh modal, ya modal tanah, peralatan, ilmu dan yang tak kalah penting adalah technical knowledge.

Kompetisi teknis inilah yang akan menjadikan seseorang manusia menjadi produktif dan membuka pekerjaan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Salah satu contoh program pembentukan manusia produktif itu pernah dilakukan Pemkab Sleman di tahun 2004. Setiap desa diberi hak mengirim seorang yg bersedia dilatih menjadi montir kendaraan bermotor roda dua. Mereka dilatih selama 3 minggu di Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman dengan mengundang instruktur dari merk terkenal. Setelah selesai dan dinyatakan lulus, diberikan sertifikat serta dibelikan seperangkat peralatan (lengkap) untuk menjadi montir kendaraan bermotor roda dua. Hebatnya, nggak sampai dua tahun, pinjaman untuk membeli peralatan montir itu sudah kembali. Bahkan, mereka punya asisten dan bisa membuka lapangan kerja bagi tetangganya. 

Mereka sadar, di desanya sendiri banyak potensi usaha yang bisa menghidupi. Kalau di desanya ada 1.000 motor, ya itu lah pasar mereka. Contoh di Sleman itu, apabila dilakukan di mana pun, akan menyusutkan sumber kemiskinan struktural dimana saja. BLK yang sejak zaman Orde Baru dibangun di banyak kabupaten dan kota, seharusnya bisa didayagunakan dan bukan sekadar pajangan semata.

Baca Juga :
Febri Diansyah Jadi Kuasa Hukum Putri Candrawathi, Kamaruddin Simanjuntak: Bimbing ke Jalan yang Benar

Mendeteksi desa atau kampung miskin itu simpel. Hitung saja, berapa banyak rumah yg dicat dan berapa banyak yang asal bisa ditinggali saja. Kalo mayoritas rumah di sebuah desa dengan cat dan bersih, itu tanda desa itu makmur, tapi kala sebaliknya, ya masuk kategori desa miskin dan tentu warganya pun juga miskin. Argumennya pun sederhana, mengecat rumah itu kebutuhan tersier bahkan kuarter. Artinya, kalo warga desa suka mengecat rumah, kebutuhan primer dan sekunder sdh terpenuhi, yg berarti nggak masuk warga miskin.

Ambil saja contoh di Kecamatan Kaligesing, daerah penghasil buah durian. Sepanjang jalan utama yang membelah antara Purworejo dan Kulonprogo itu, kita saksikan rumah-rumah penduduk yang rapi dan bercat warna-warni. Warga desa punya modal lahan, dan punya pengetahuan teknis memelihara tanaman buah. Di samping durian, warga desa pandai menanam buah petai dan manggis. Itu semua jenis buah-buahan yang laku di pasar dan punya nilai tinggi. Tak heran, pada saat ini, warga desa yg tinggal di kawasan pegunungan justru lebih makmur dibanding warga desa di dataran rendah.

Kenapa? Modal tanah dan kemahiran teknis masyarakat dataran rendah bertanam padi dan palawija saja. Mereka sulit berubah ke tanaman lain, dan tentu sangat berisiko kalau mau melepas lahan sawah ke komoditas yang lain. Di sisi yg lain, harga jual beras dikendalikan pemerintah sehingga relatif stabil, namun pendapatan yang dia peroleh termakan inflasi. Jadilah, petani kita makin miskin dan solusinya, ya harus dapat bantuan langsung tunai. 

Konflik demgan hantu data statistik kemiskinan pun menjadi lebih peka bila dikaitkan dengan Pilkada atau Pilpres. Di satu sisi kemiskinan terbentuk karena intervensi pemerintah terhadap harga jual beras, di sisi lain kemampuan teknis warga desa pun terbatas juga.

Orang yang rajin bekerja pun celaka juga, tanpa kebijakan yang selaras. Meski begitu nasib petani di kawasan dataran rendah toh masih lebih baik, karena masih bisa bekerja.

Baca Juga :
KPU-Bawaslu Deklarasi Pemilu Damai di Kampus Umrah

Nah, adakah membuka industri (apa pun) oleh PMA dan PMDN akan bisa menghapus kemiskinan di daerah (kabupaten/kota)? Jawaban jelas: tidak akan pernah! Kenapa? Ya karena agenda Pemerintah pusat dan provinsi beda dengan daerah, apalagi kepentingan si pengusaha sendiri. Pemkab/Pemkot pengin warganya bisa sebanyak-banyaknya kerja tetapi Pusat bilang, seluruh rakyat bisa masuk. Nah, apalagi si Pengusaha, yang penting dapat tenaga/buruh atau produktif dan murah meriah. Artinya, menyelesaikan urusan kemiskinan struktural itu, nggak akan bisa diselesaikan oleh pihak lain, ya pemerintah daerah itu sendiri.

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA