• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • Masuk

Temui Panglima TNI, Bawaslu Minta Pengamanan Tahapan Pemilu 2024

  • Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • Arabic
  • Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • Arabic
Bawaslu temui Jenderal TNI Andika Perkasa / Foto: Bawaslu
Bawaslu temui Jenderal TNI Andika Perkasa / Foto: Bawaslu

JAKARTA, kilat.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bertemua untuk membahas pengawasan daftar pemilih tetap (DPT) hingga pelanggaran netralitas TNI saat pemilu.

"Poin pertama terkait sinkronisasi data terkait pengawasan DPT prajurit TNI yang aktif dan sudah purna tugas. Semisal, pendataan prajurit yang ketika pemilu berlangsung, sudah memasuki masa pensiun, sehingga dapat terdata hak pilih prajurit ketika beralih status menjadi warga sipil," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Rabu (21/9/2022).

TNI dapat mendukung Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Bagja juga meminta dukungan kepada TNI soal sistem keamanan intelijen, dan sistem Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata) untuk semua tahapan Pemilu 2024.

"Berkaca dari pemilu yang lalu, kami berharap ada bantuan dari rekan-rekan TNI dalam pengamanan jajaran Bawaslu," katanya.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan pertemuan Bawaslu dengan Panglima TNI juga membahas terkait netralitas TNI pada Pemilu 2024. Kesepakatan itu dibuat melalui nota kesepahaman.

Baca Juga :
Bawaslu Agam Tagih Partisipasi Parpol Awasi Pelaksanaan Pemilu

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan, pelanggaran netralitas TNI dapat langsung dilaporkan kepada polisi militer. Pelanggaran netralitas TNI juga bisa dipidana militer.

"Jika ada pelanggaran netralitas TNI bisa dilaporkan langsung ke polisi militer di setiap tingkatan. Sebab TNI memiliki pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer yang dapat menjerat prajurit jika ditemukan melanggar netralitas TNI," katanya.

Sedangkan untuk sinkronisasi data DPT, Andika mengatakan akan diberikan secepat mungkin kepada Bawaslu. Dia menyebut rencananya data itu akan diberikan pada Kamis (22/9/2022).

"Terkait data prajurit, saya sampaikan kepada jajaran untuk segera serahkan kepada Bawaslu secepatnya," pungkasnya. 

Baca Juga :
Bawaslu: Lebih Baik Cegah Sengketa Pemilu Ketimbang Melanggar

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA