• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • Masuk

PPATK Sebut Rp1,7 Triliun Mengalir ke ACT, Separuhnya Masuk Entitas Pribadi

  • Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • Arabic
  • Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • Arabic
Aktivitas di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7/), terlihat sepi. Mencuatnya dugaan penyalahgunaan donasi yang dikelola ACT berdampak pada penurunan penerimaan hewan kurban hingga 40 persen. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Aktivitas di Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/7/), terlihat sepi. Mencuatnya dugaan penyalahgunaan donasi yang dikelola ACT berdampak pada penurunan penerimaan hewan kurban hingga 40 persen. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

JAKARTA, kilat.com- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan dana senilai Rp1,7 triliun mengalir ke yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan lebih dari setengah dari nilai tersebut masuk ke entitas pribadi.

Ketua PPATK Ivan Yustiavanda menegaskan pihaknya sudah membekukan 843 rekening, yang angkanya sudah mencapai Rp11 miliar.

"Jadi PPATK melihat ada Rp1,7 triliun uang yang mengalir ke ACT, dan kita melihat lebih dari 50 persennya itu mengalir ke entitas-entitas yang terafiliasi kepada pihak-pihak pribadi gitu ya, dan itu kan angkanya masih Rp1 triliunan," kata Ivan seperti dikutip dari Antara, Jumat (5/8/2022).

Aliran dana tersebut, menurut dia dialirkan ke kegiatan-kegiatan usaha lain ACT. Usaha tersebut menerima dan kemudian kembali ke pengurus.

"Kelompok-kelompok kegiatan usaha di bawah entitas A ini dimiliki oleh dan terafiliasi dengan para pemilik di A nya tadi," kata Ivan.

Baca Juga :
Ini Daftar 4 Peran Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Termasuk Ferdy Sambo

Kepentingan dana tersebut guna pembayaran kesehatan, pembelian villa, pembelian rumah, pembelian asset, dan segala macam yang memang tidak diperuntukkan untuk kepentingan sosial, kata Ivan.

Lebih lanjut dikatakannya pihaknya masih menduga ada 176 lembaga filantropi lainnya yang memiliki kegiatan serupa ACT.

Modusnya, penggunaan dana yang dihimpun publik tidak sesuai dengan peruntukan semestinya, dan ada yang lari ke pengurus maupun entitas hukum yang dibentuk para pengurus.

PPATK melihat pengelolaan dana tersebut tidak terlalu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Kementerian Sosial. (gie/ant)

Baca Juga :
Kapolri Listyo: Ferdy Sambo Suruh Bharada E Tembak Brigadir J

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA