• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
  • Masuk

Terungkap, Ternyata di Sini Lokasi Sri Mulyani Simpan Uang Negara?

Sri Mulyani: Pemerintah Kebut Rancangan APBN 2022
Sri Mulyani: Pemerintah Kebut Rancangan APBN 2022

JAKARTA, kilat.com- Indonesia mempunyai ribuan triliun uang negara. Namun banyak orang yang belum mengetahui di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyimpan uang tersebut.

Uang negara tersebut dipakai sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diatur Kementerian Keuangan sebagai kantor Bendahara Negara.

Untuk penyimpanan uang negara sebenarnya telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara.

Menurut peraturan uang negara disimpan dalam kas negara dan rekening bank atas nama negara. Kas negara tersebut selanjutnya dimasukkan dalam rekening yang dinamakan rekening kas umum negara (RKUN), yang mana semua lalu lintas uang masuk dan uang keluar, diatur dan dikelola oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara.

Pasal 11 Ayat 1 PP No. 39 Tahun 2007 memaparkan bahwa penambahan atau pendapatan uang negara bersumber dari:

Baca Juga :
Data Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Bakal Lonjakkan IHSG Hari Ini

a. pendapatan negara, antara lain penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan hibah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan, dan pelunasan piutang; dan

c. penerimaan negara lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pasal 14 PP No. 39 Tahun 2007, seluruh pendapatan negara tersebut kemudian dimasukan ke kas negara dan disimpan dalam rekening di bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia (BI).

Dalam rekening negara itu, semua penarikan uang harus menerima persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

Baca Juga :
5 Contoh Investasi Jangka Panjang untuk Investor Muda, Mudah dan Profit!

Sementara menurut Pasal 11 Ayat 2 PP No. 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa pengurangan atau pengeluaran uang negara diakibatkan:

a. belanja negara;

b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara, dan pemberian pinjaman; dan

c. pengeluaran negara lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengolahan uang negara, RKUN ini tak hanya berisi satu rekening. Namun pemerintah bisa membuka beberapa subrekening dan rekening lainnya milik pemerintah yang difungsikan sebagai kas negara di bank sentral.

Baca Juga :
Konflik China-Taiwan Berdampak ke Perekonomian Indonesia?

Ketentuan selanjutnya tentang pembukaan dan pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara serta rekening lainnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.


Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA