• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Kadis Penanaman Modal Sumut Jadi Tersangka Korupsi, Diduga Tilap Dana Rp1,9 M

Ilustrasi rupiah. Foto: DPM-PTSP Kota Surabaya
Ilustrasi rupiah. Foto: DPM-PTSP Kota Surabaya

LANGKAT, kilat.com- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut, HMA Effendi Pohan, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.

Effendi diduga menyelewengkan Rp1,9 miliar dari pagu anggaran Rp2.499.759.520 APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) 2020 untuk perawatan jalan dan jembatan di Kabupaten Langkat. Hal itu diduga dilakukannya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Selain itu, Kejari Langkat juga menetapkan 3 orang ASN Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan korupsi proyek perawatan jalan dan jembatan di Langkat.

Kegiatannya yakni AN selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, TS bendahara pengeluaran pembantu, dan D, mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.

Kepala Kejari (Kajari) Langkat, Muttaqin Harahap mejelaskan, awal pengusutan dugaan korupsi 4 ASN Provinsi Sumut itu, dimulai sejak 15 April 2021. Dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara dan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Baca Juga :
Gerak Cepat! RSPAD Tambah Delapan Kasur di CICU untuk Pasien Covid-19

"Dalam kasus ini, kita telah memeriksa 30 orang saksi. Kita juga melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan melibatkan tim ahli dari Universitas Sumatera Utara (USU) dan telah berkordinasi dengan BPKP Perwakilan Sumatera Utara," ujar Muttaqin dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (22/7/2021).

Dalam DPA-SKPD 1.03.01.18.02.5.2 terdapat anggaran senilai Rp 4.480.000.000 kemudian terjadi perubahan yang dituangkan DPPA-SKPD Nomor 1.03.01.01.18.02.5.2 bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran senilai Rp 2.499.759.520, untuk pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Langkat.

Dari realisasi anggaran melalui SP2D atas SPJ yang ada, melalui mekanisme GU/TU/LS yang telah dilakukan untuk pembayaran gaji upah dan bahan atas pekerjaan pemeliharaan rutin jalan Provinsi Kabupaten Langkat sebesar Rp 2.482.080.478.

Lalu, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dilakukan di 7 lokasi. Yakni ruas jalan Simpang Pangkalansusu - Pangakalansusu Rp 248.178.580. Ruas jalan Tanjung Pura - Tanjung Selamet Rp 328.077.400. Ruas jalan Tanjung Selamet - Simpang Tiga Namu Ungas Tangkahan Rp 369.357.300. Ruas jalan Batas Binjai - Kwala Rp 222.082.980. Ryas jalan Kwala Simpang - Marike - Timbang l Lawang Rp 731.057.420. Ruas jalan Simpang Durian Muluh - Namu Ukur Rp 140.040.640. Dan ruas halan Namu Ukur - batas Karo Rp 448.792.760.

"Dalam pelaksaan kegiatan tersebut telah ditemukan beberapa dugaan penyimpangan, adanya manipulasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan/spj, pelaksaan pekerjaan fiktif, pengurangan volume pekerjaan. Akibat dari perbuatan penyimpangan tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah Provinisi Sumatera Utara telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.987.935.253," kata Muttaqin.

Baca Juga :
RSUD Kotapinang di Sumut Dituding Beri Infus Kedaluwarsa pada Pasien Balita

Menanggapi hal ini, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mempersilahkan kasus itu diusut tuntas oleh Kejari Langkat.

"Ya jalankan proses hukum," ujar Edy kepada wartawan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jendera Sudirman Medan, Kamis (22/7/2021).

Namun, Edy mengatakan bahwa 4 ASN itu punya hak secara hukum untuk membela diri.

"Biar diproses," katanya.

Meskipun keempat ASN itu berstatus tersangka, namun Edy belum berencana menonaktifkan mereka dari jabatannya masing-masing.

Baca Juga :
Pasien Sembuh Meningkat, Kasus Covid-19 Mataram Melandai

"Dia harus inkrah (berkekuatan hukum tetap) dulu baru diganti. Tapi nanti kalau mengganggu tugas, kita Plt-kan, kita serahkan kepada Sekretaris," pungkas Edy. (Sandy)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA