• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

DPR Setuju WNA Jangan Dulu Bebas Masuk Indonesia

Suasana pintu masuk di Bandara Soetta. (Antara)
Suasana pintu masuk di Bandara Soetta. (Antara)

JAKARTA, kilat.com- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Memang sudah saatnya ada kebijakan seperti yang dikeluarkan Kemenkumham, karena beberapa kasus di Indonesia diakibatkan longgarnya pengawasan terhadap WNA yang masuk. Saya apresiasi kebijakan Menkumham yang mengedepankan keselamatan dan keamanan kita semua," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dia berharap, kebijakan itu bisa ditegakkan dengan adil dan tidak "pandang bulu". Dia juga meminta agar aturannya dibuat jelas dan disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menyebabkan kebingungan di kalangan industri.

"Tentunya saya harapkan agar aturan ini berlaku dengan tanpa pandang bulu, bagi TKA dari perusahaan kecil maupun besar seperti tambang. Selain itu, peraturannya juga harus jelas dan disampaikan dengan baik kepada para pemain industri, sehingga tidak menciptakan kebingungan dan kerancuan di masyarakat," ujarnya.

Baca Juga :
Gerak Cepat! RSPAD Tambah Delapan Kasur di CICU untuk Pasien Covid-19

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengeluarkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut resmi memperluas pembatasan terhadap orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. (yus)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA