• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Operasi PPKM Darurat di Gresik, Puluhan Pelanggar Jalani Sidang Online di Tempat

Para pelanggar PPKM di Gresik yang menjalani pemeriksaan, Kamis, (8/7/2021). Foto: Amirul Mukminin
Para pelanggar PPKM di Gresik yang menjalani pemeriksaan, Kamis, (8/7/2021). Foto: Amirul Mukminin

GRESIK, kilat.com- Memasuki hari Keenam PPKM Darurat, TNI-Polri, Satpol PP serta Kejari Gresik menggelar razia operasi yustisi dan langsung melakukan sidang online di tempat, Kamis (8/7/2021).

Sejumlah kendaraan memadati jalan dr. Wahidin Sudirohusodo tepat di depan Iconmall, Kecamatan Kebomas, untuk menjalani pemeriksaan. Beberapa di antaranya dipaksa putar balik dan puluhan lainnya langsung disidang

Rata-rata para pelanggar itu tidak bisa menunjukkan surat ijin keluar masuk (SIKM) dan tujuan bepergian. Mereka diperiksa dan ditindak langsung oleh petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.

Pelanggar dijatuhi sanksi denda Rp200 ribu atau tiga hari kurungan.

AKBP Arief Fitrianto mengatakan, operasi ini akan terus dilakukan karena selama penerapan PPKM Darurat ini mobilitas dibatasi untuk memutus penyebaran Covid-19. Masyarakat diimbau agar mematuhi segala ketentuan yang sudah ditetapkan.

Baca Juga :
Dua Orang Diamankan Saat Jokowi Kunjungi Cilacap, Ini Sebabnya

“Operasi ini bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat. Masyarakat yang bekerja bukan di sektor esensial dan kritial, atau tidak ada kepentingan mendesak langsung kami minta putar balik. Kami berharap PPKM Darurat ini bisa dipahami dan dipatuhi dalam rangka memutus penyebaran Covid-19,” tegasnya.

Pihaknya mengingatkan, sektor non-esensial 100 persen menjalankan work from home (WFH). Sementara sektor esensial menerapkan 50 persen work from office (WFO) dan sektor kritikal 100 persen WFO. Begitu pun dengan masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak, agar jangan kemana-mana. (Amirul)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA