image

Apa Saja Syarat untuk Peroleh Gelar Profesor Kehormatan seperti Megawati?

Apa Saja Syarat untuk Peroleh Gelar Profesor Kehormatan seperti Megawati?

Megawati Soekarnoputri. Foto: pdiperjuangan.id

JAKARTA, kilat.com- Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri resmi menjabat profesor kehormatan dengan status guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan (Unhan). Jabatan itu telah disematkan kepada Ketua Umum PDI-P itu pada hari ini, Jumat (11/6) melalui sidang senat terbuka.
 
Tak semua orang mampu meraih jabatan profesor kehotmatan atau guru besar. Ada kerja keras dan usaha yang penuh untuk meraih jabatan tersebut.
 
Lantas, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang profesor di Indonesia?

Baca Juga :
Jokowi Pilih PPKM Mikro Ketimbang Lockdown, Ketua DPD RI Minta Rakyat Mendukung

 
Pemberian gelar profesor kehormatan atau guru besar tidak tetap tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengankatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 154/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap.
 
Pasal 72 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 12/2012 menyatakan, "Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi".
 

Baca Juga :
KSAL Ancam Akan Pecat Personel TNI yang Terbukti LGBT

Menteri yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mendidikan.
 
Sementara, dalam Pasal 72 Ayat (6) diatur bahwa pengangkatan tersebut diatur melalui peraturan menteri, dalam hal ini Permendikbud 40/2012 tentang Pengangkatan Profesor/Guru Besar Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi.
 
Pasal 1 Ayat (1) permendikbud itu mengatur soal kriteria memperoleh gelar profesor kehormatan, yakni memiliki keahlian dengan prestasi luar basa.

Baca Juga :
Buset! Sudah 21.330 Konten Radikalisme Diblokir Kemkominfo

 
Sementara, pada Pasal 2 Ayat (2) dijelaskan bahwa pengangkatan tersebut ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing atas persetujuan senat.
 
"(1) Seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap dalam jabatan akademik tertentu pada perguruan tinggi. (2) Pengangkatan seseorang sebagai dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing setelah mendapat persetujuan Senat," demikian bunyi Pasal 1 Permendikbud 40/2012.
 

Baca Juga :
Ratusan Simpatisan Rizieq Diciduk, Empat Orang Reaktif Covid-19

Kemudian, Pasal (2) permendikbud itu mengatur bahwa menetapkan seseorang untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 
"Menteri dapat menetapkan seseorang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa untuk diangkat sebagai profesor/guru besar tidak tetap pada perguruan tinggi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi," demikian bunyi Pasal 2 Permendikbud 40/2012. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga memiliki Surat Edaran (SE) Nomor 154/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap.
 
Selain itu, SE tersebut juga menyebutkan tiga poin terkait guru besar tidak tetap, berikut poin-poinnya

Baca Juga :
Hakim Sebut Rizieq Terbukti Sebarkan Berita Bohong

 
"1. Seseorang yang dicanlonkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap bukan berasal dari akademisi.
 
2. Calon Guru Besar Tidak Tetap memiliki karya yang bersifat "tacit knowledge" yang memiliki potensi dikembangkan menjadi "explicit knowledge" di perguruan tinggi dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia.
 

Baca Juga :
Kemenag Minta Titik Penyembelihan Hewan Kurban Disisir Ketat

3. Calon Guru Besar Tidak Tetap diajukan oleh perguruan tinggi setelah melalui Rapat Senat Perguruan Tinggi kepada Menteri dengan dilampiri karya-karya yang bersangkutan." (Grace Niversary Sirait)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA