image

Berapa Pendapatan dan Belanja Papua? Ini Jawabannya

Berapa Pendapatan dan Belanja Papua? Ini Jawabannya

Foto: Freesally/Pixabay

JAKARTA, kilat.com - Pemerintah menegaskan bila pendekatan untuk Papua dan Papua Barat secara umum tetap menggunakan pendekatan kesejahteraan, pendekatan damai, tanpa kekerasan, dan tanpa senjata.
 
“Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang berisi instruksi penanganan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pembangunan yang komprehensif dan multidimensi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam keterangan resmi yang dikutip kilat.com, Sabtu (12/6/2021).
 
Kebijakan ini, dalam tataran teknisnya, antara lain afirmasi berupa Dana Otonomi Khusus (Otsus) hingga afirmasi di bidang politik dan pendidikan. 

Baca Juga :
KKP: 68 Nelayan Indonesia Masih Jalani Proses Hukum di Luar Negeri

 
Dipaparkan Mahfud, Dana Otsus di Papua diberikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang rencananya akan ditingkatkan menjadi 2,2 persen.
 
Tak hanya itu, lanjut Menko Polhukam, terdapat juga peluang politik khusus yang diberikan pemerintah dalam rangka afirmasi. Antara lain kebijakan bahwa gubernur dan wakil gubernur di Papua dan Papua Barat harus orang asli Papua.
 

Baca Juga :
Modal Rp812 Miliar, PLN Selesaikan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV

“Di luar Papua tidak ada ketentuan seperti itu, orang mana pun boleh jadi gubernur di mana pun. DPRD Papua itu juga diberi kuota bahwa 25 persen minimal itu harus orang asli Papua. Itu afirmasi,” tutur Mahfud.
 
Di bidang pendidikan, terang Mahfud, pemerintahan juga punya program Adik Papua atau Saudara Papua. Program ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi orang Papua untuk masuk universitas terbaik di Tanah Air.
 
“Orang Papua itu bisa masuk ke UI, ke ITB, ke UGM, UPI, Undip, Unhas dan seluruhnya, masuk dapat jatah di situ dengan sekadar rekomendasi dan punya syarat formalitas lulusan SMA formal. Itu kemudian dapatlah di situ masuk tanpa ikut tes yang umum karena diberi jatah program Saudara Papua atau kita menyebutnya Adik Papua,” ujar Mahfud.

Baca Juga :
Pupuk Indonesia Ingin Bangun Pabrik Pupuk di Papua Barat

 
Dalam hal kesempatan untuk bekerja di pemerintahan, tutur Mahfud, Presiden juga sudah menegaskan agar semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, baik kementerian maupun lembaga, agar merekrut orang asli Papua untuk bekerja.
 
“Di kantor-kantor pemerintah, saya cek juga ke KemenPANRB, juga sudah membuat kebijakan rekrutmen pegawai negeri di seluruh Indonesia harus memberi perlakuan khusus untuk memberi [kesempatan] kepada orang Papua,” ujarnya mencontohkan.
 

Baca Juga :
Waduh! Distribusi Pupuk Terkendala Pendangkalan Sungai Musi

Terakhir, terkait masalah keuangan, Mahfud menegaskan bahwa anggapan bahwa kekayaan Papua diambil oleh negara hingga masyarakat Papua miskin dan tidak mendapat bagian adalah tidak benar.
 
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan di rapat kabinet, ungkap Menko Polhukam, pendapatan dari Provinsi Papua yang mencakup pajak, bea cukai, dan lainnya, adalah sebesar Rp12,645 triliun, sedangkan belanja untuk Papua adalah Rp46,173 triliun. 
 
Sementara Provinsi Papua Barat menyumbang pendapatan Rp5,053 triliun, sementara belanja yang dikeluarkan pemerintah untuk Papua Barat mencapai Rp19,203 triliun. (Syu/Syu)

Baca Juga :
Harga Daging Sapi & Ayam Naik!

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA