• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Dituding Korupsi dan Dilaporkan ke KPK, Ini Kata Gubernur Sumut

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Foto: Sandy
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Foto: Sandy

MEDAN, kilat.com- Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Gerakan Semesta Rakyat Indonesia, Kamis (14/1/2022).

Perwakilan Gerakan Semesta Rakyat Indonesia Ismail Marzuki mengatakan, pihaknya menduga Gubernur Edy menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dalam membangun secara pribadi Taman Edukasi Buah Cakra di Kabupaten Deliserdang, seluas sekitar 15 hektare.

Ismail menekankan kepemilikan taman tersebut tidak didaftarkan Edy dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

"LHKPN-nya di 2019, dia sepertinya belum mencantumkan kepemilikan namanya Taman Edukasi Buah Cakra seluas sekitar 15 hektare lebih di daerah Delitua, Namorambe, Deliserdang," kata Ismail di Gedung KPK.

Oleh karena itu, Ismail meminta KPK untuk memeriksa harta kekayaan Edy. Termasuk memastikan apakah pembangunan taman tersebut ada aliran dari pihak-pihak lain terkait dengan jabatan Edy sebagai Gubernur Sumut.

Baca Juga :
Satgas Klaim Kondisi Covid-19 Masih Terkendali

Selain itu, ada perkara lainnya yang dilaporkan ke KPK. Edy diduga menerima gratifikasi atas pembangunan bronjong tak memiliki izin.

"Itu ada pembangunan bronjong tanpa izin dari kementerian, karena dia bronjong pinggir sungai, harus semua ada izin dari pihak kementerian, sedangkan dia membangun tanpa ada izin, berarti kan ada dugaan indikasi disitu," kata Ismail di Gedung KPK.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengaku akan melaporkan balik pelapor.

"Nanti saya laporkan balik dia," ujar Edy di Medan, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, Edy juga mengaku setiap LHKPN yang disampaikannya ke KPK selama menjadi pejabat, pastinya akan selalu diperiksa ulang oleh petugas dari lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga :
PDIP Sukabumi: Ucapan Arteria Tidak Ada Kaitan dengan Partai

"Itu sudah ada yang mengatur. LHKPN itu adalah pertanggungjawaban harta saya. Enggak usah dilaporkan orang, laporannya pun dihimpun KPK. KPK sudah turun, tak mungkin KPK tak turun untuk melakukan survei kebenaran yang saya lakukan," katanya.

Mantan Pangkostrad ini mengaku heran dengan banyaknya oknum yang melaporkannya ke aparat penegak hukum.

"Kok senang kali orang-orang ini mau memenjarakan saya," ujarnya.

Kontributor: Sandy
Editor: Mong

Baca Juga :
Ini Enam Negara yang Jadi Rujukan Pencegahan Covid-19

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA