• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Komnas HAM Beberkan Alasan Penolakan Pemindahan Unit Pengkajian ke BRIN

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (13/1/2022). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (13/1/2022). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).

JAKARTA, kilat.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menjelaskan alasan penolakan lembaga tersebut terkait proses pengalihan unit sumber daya pengkajian dan penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Komnas HAM itu memiliki mandat penelitian dan pengkajian independen," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis.

Mandat tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oleh karena itu, seharusnya unit pengkajian dan penelitian Komnas HAM tidak diintegrasikan ke BRIN.

Terkait penolakan penggabungan tersebut, Komnas HAM juga telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo. Saat ini lembaga itu masih menunggu arahan mengenai pengalihan unit pengkajian dan penelitian ke BRIN.

Ahmad Taufan juga mengkhawatirkan pengalihan sumber daya pengkajian dan penelitian ke BRIN bisa menyebabkan keindependensian Komnas HAM diragukan.

Baca Juga :
PDIP Sukabumi: Ucapan Arteria Tidak Ada Kaitan dengan Partai

Lebih tegas, ia mengatakan berdasarkan mandat undang-undang, Unit Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM harus dilakukan secara mandiri bukan tergabung dengan instansi lain.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa menanyakan alasan konkret dari Komnas HAM menolak integrasi unit pengkajian dan penelitian ke BRIN.

Selain itu, Desmond juga mempertanyakan apakah dengan kebijakan tersebut bisa mengintervensi Komnas HAM.

Dari jawaban yang diutarakan oleh Ketua Komnas HAM diketahui bahwa setelah adanya integrasi maka seluruh sumber daya termasuk staf Penelitian dan Pengkajian Komnas HAM akan diambil alih oleh BRIN.

Menurut Desmond, hal tersebut penting untuk dibahas karena negara lewat BRIN akan mengambil semua data penelitian di setiap lembaga. Imbasnya institusi yang memiliki unit penelitian dan pengkajian harus berkonsultasi kepada BRIN.

Baca Juga :
Ini Enam Negara yang Jadi Rujukan Pencegahan Covid-19

"Mekanisme ini perlu dilihat apa yang dirugikan atau malah mempertajam birokrasi, itu yang akan kita kaji," ujarnya. (yus)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA