image

Dituntut 6 Tahun Penjara, Apa Kata Rizieq Shihab?

Dituntut 6 Tahun Penjara, Apa Kata Rizieq Shihab?

Rizieq Shihab saat menjalani persidangan di PN Jaktim. Foto: Youtube

JAKARTA, kilat.com - Mantan Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terkait perkara berita bohong tes usap RS Ummi Bogor di luar nalar. Hal itu diungkapkan Rizieq dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (10/6/2021). 
 
Bahkan mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu menilai, kasus yang menjeratnya tersebut merupakan kasus politik yang dikemas dengan perkara hukum. 
 
"Tuntutan (penjara enam tahun) itu tidak masuk akal dan berada jauh di luar nalar, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral," ujar Rizieq. 

Baca Juga :
Jawaban untuk Kamu yang Masih Meragukan Keamanan Vaksin Covid-19

 
Rizieq juga menyebut telah terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perkara tersebut. Ia mengatakan kasus pelanggaran protokol kesehatan (prokes), bukan kasus kejahatan yang hukumannya cukup dengan sanksi administrasi seperti denda.
 
"Tuntutan JPU dalam kasus ini adalah bentuk abuse of power dan bentuk kriminalisasi pasien dan dokter, serta Rumah Sakit yang harus dihentikan, serta bentuk diskriminasi hukum yang manipulatif, sehingga wajib dibatalkan demi hukum," tuturnya. 
 

Baca Juga :
Wali Kota Serang Tetap Izinkan Warga Gelar Hajatan dan ASN Keluar Kota

Disisi lain, Rizieq juga menyinggung Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, tak disebutkan hukuman pidana bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan (prokes). 
 
"Jadi jelas dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tersebut bahwa pelanggaran prokes hanya diterapkan hukum administrasi, bukan hukum pidana penjara," tuntasnya. 
 
Sebagaimana diketahui, Rizieq Shihab dituntut enam tahun penjara oleh oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tes swab palsu RS Ummi Bogor. Tuntutan itu dibacakan JPU dari ruang sidang utama PN Jakarta Timur, Kamis pekan lalu.

Baca Juga :
Jokowi Pilih PPKM Mikro Ketimbang Lockdown, Ketua DPD RI Minta Rakyat Mendukung

 
Dalam tuntutannya, jaksa menjerat eks pimpinan FPI itu dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menyebarkan berita bohong. (*)
 
Reporter: Anggie 

Baca Juga :
KSAL Ancam Akan Pecat Personel TNI yang Terbukti LGBT

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA