image

Sembako Dipajaki? Ini Jawaban Staf Khusus Menteri Keuangan

Sembako Dipajaki? Ini Jawaban Staf Khusus Menteri Keuangan

Uang Rupiah. Fptp: dok: EmAji/Pixabay

JAKARTA, kilat.com - Pemerintah siap membidik barang kebutuhan pokok sebagai komoditas yang bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Apa alasan pemerintah memberi PPN untuk sembako?
 
Dalam draf RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) barang kebutuhan pokok sudah dikeluarkan dari daftar barang yang tidak dikenai PPN. Artinya sembako bakal kena PPN.
 
"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, nggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo di akun media sosial miliknya yang dikutip kilat.com, Kamis (10/6/2021).

Baca Juga :
Modal Rp812 Miliar, PLN Selesaikan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 KV

 
Adapun dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, sejumlah barang  kebutuhan pokok ada dalam daftar.
 
Beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian adalah komoditas yang masuk dalam daftar.
 

Baca Juga :
Pupuk Indonesia Ingin Bangun Pabrik Pupuk di Papua Barat

Selain sembako, ada beberapa komunitas lain yang akan dikenakan PPN seperti hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.
 
Ada pula beragam jasa seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan juga akan dikenakan PPN.
 
Ada juga jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 

Baca Juga :
Waduh! Distribusi Pupuk Terkendala Pendangkalan Sungai Musi

 
"Maka sekali lagi, ini saat yang tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Beberapa barang/jasa juga demikian skemanya agar ringan," ujar Pastowo Yustinus. (Syu/Syu)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA