• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Satgas: Pengaturan Sanksi Prokes Jadi Wewenang Pemda

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto : Satgascovid
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto : Satgascovid

JAKARTA, kilat.com- Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bentuk pendisiplinan atau sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan (prokes) diatur pemerintah daerah dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.

"Bentuk pendisiplinannya menyesuaikan karena hal tersebut adalah kewenangan Satgas COVID-19 atau pemerintah daerah," katanya, Kamis (14/10/2021).

Ia menjelaskan pemilihan strategi adaptasi kebiasaan baru di masyarakat juga disesuaikan oleh kebijakan masing-masing daerah karena tiap daerah mempunyai karakteristik yang khas.

Ia mengatakan pada prinsipnya selama virus corona penyebab COVID-19 belum dinyatakan hilang sepenuhnya, masyarakat harus tetap hati-hati bahkan perlu menjadikan sikap patuh protokol kesehatan sebagai perilaku yang perlu diadaptasi menjadi kebiasaan sehari-hari bahkan di berbagai sektor.

Protokol kesehatan, vaksinasi COVID-19, peningkatan surveilans, dan peningkatan daya tahan tubuh, kata dia, menjadi proteksi berlapis yang dilakukan secara paralel dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19.

Baca Juga :
PKB Minta Dana Abadi Pesantren Segera Direalisasikan

Sementara itu, terkait dengan surveilans, saat ini pemerintah mengupayakan penemuan kasus pasif dan aktif di waktu bersamaan yang didasarkan pada kondisi kasus yang ada.

"Semakin tinggi kasusnya, semakin tinggi kebutuhan 'testing' (pengujian) epidemiologis," katanya.

Ia menambahkan untuk melihat kondisi yang nyata terkait transisi pandemi menjadi endemi, maka perlu membaca data baik per daerah maupun secara nasional.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas surveilans sangat penting untuk menangkap kondisi riil terkait kurva COVID-19 di masing-masing daerah, demikian Wiku Adisasmito. (yus)

Baca Juga :
Kemenkum HAM Bantu Mediasi Pengunaan Lagu 'Aku Papua' Tanpa Izin

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA