• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Aniaya Warga, Oknum Kades Waikoka di Taliabu Divonis 3 Bulan Penjara

Ilustrasi pengadilan. Foto: Pixabay
Ilustrasi pengadilan. Foto: Pixabay

TALIABU, kilat.com- Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bobong, di Taliabu, Maluku Utara, menjatuhkan vonis 3 bulan penjara kepada oknum Kepala Desa (Kades) Waikoka, Junaidi Buamona.

Agenda putusan sidang perkara pidana dengan nomor 20/Pid.B/2021 PN Bobong, berlangsung di ruang sidang PN setempat, Selasa (12/10/2021).

Sidang tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Humas PN Bobong, Willy Marsaor mengungkapkan, penetapan putusan tersebut atas musyawarah majelis hakim secara kolektif.

Willy menyebutkan, tanpa perbedaan pendapat, majelis hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Baca Juga :
Wapres RI Minta Pelayanan Publik Tak Berbelit-belit

"Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan membayar biaya perkara sejumlah Rp5 juta," kata Willy kepada Kilat.com, Selasa (12/10/2021).

Pada putusan tersebut, kata Willy, majelis hakim telah mempertimbangkan fakta di persidangan. Dan juga seluruh keterangan seperti saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta visum et-Repertum dari RSUD Bobong.

Selain itu, termasuk juga mempertimbangkan tuntutan jaksa dan alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum.

"Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," imbuhnya.

Willy menjelaskan, keadaan yang memberatkan menurut Majelis Hakim adalah karena seharusnya terdakwa lebih mampu mengayomi masyarakat karena merupakan aparat desa.

Baca Juga :
PKB Minta Dana Abadi Pesantren Segera Direalisasikan

Tak hanya itu, diakhir pembacaan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya.

"Untuk menyatakan sikapnya terhadap putusan, terdakwa dan penasihat hukumnya, menyatakan pikir-pikir apakah akan menerima atau mengajukan banding dalam waktu 7 hari. Sementara Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan," jelasnya.

Diketahui, kasus yang dialami oleh oknum Kades tersebut berkaitan dengan kasus penganiayaan terhadap warganya.

Kontributor: La Ode
Editor: Mong

Baca Juga :
Kemenkum HAM Bantu Mediasi Pengunaan Lagu 'Aku Papua' Tanpa Izin

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA