• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

Munas NU: Kawal Penggunaan Dana PEN dan Bansos

Konferensi Pers PBNU / AM Arpas/NU TV
Konferensi Pers PBNU / AM Arpas/NU TV

JAKARTA, kilat.com- Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada 25-26 September 2021. Forum tertinggi kedua di bawah Muktamar NU ini akan membahas berbagai persoalan bangsa di berbagai bidang.

Munas Alim Ulama dan Konbes NU juga menyinggung tentang pentingnya Pemerintah Pusat dan Daerah fokus kepada penanganan pandemi sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan.

NU juga melihat perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih intensif mengawal penggunaan anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), termasuk yang diperuntukkan untuk Bansos dalam rangka memelihara good governance dalam situasi kahar, yaitu tidak terduga atau tidak dapat diantisipasi.

Selain itu, di bidang kesra juga akan disorot, terutama mengenai strategi pemulihan kehidupan warga sebagai prioritas lebih tinggi daripada insentif kepada industri besar yang dapat meningkatkan kesenjangan di masa depan.

Terakhir, tentu saja akan disorot persoalan ekonomi yang menjadi salah satu bidang terdampak akibat pandemi Covid-19. Kemiskinan dan pengangguran yang membengkak akibat pandemi, diharapkan dapat ditangani dengan pengerahan seluruh sumber daya pemerintah, baik melalui kebijakan, anggaran, maupun gerakan.

Baca Juga :
Polres Lumajang Berhasil Bongkar Produsen Sabu Rumahan

Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama atau Munas-Konbes NU 2021 akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat, salah satunya dengan mensyaratkan peserta yang terlibat sudah melakukan rapid test antigen atau swab pcr.

Peserta yang hadir terdiri dari unsur kepengurusan PBNU; Mustasyar, Syuriyah, A’wan, Tanfidziyah, utusan Badan Otonom dan Lembaga serta delegasi dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia dengan jumlah total peserta sebanyak 250 orang. (AM Arpas/niko).


Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA