• Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • kilat_multilingual Pilih Bahasa
    • Indonesia
    • English
    • Arabic
    • Mandarin
    • Sunda
    • Batak
    • Jawa
    • Banjar
    • Bali
    • Minang
    • Irian (Papua)
    • Dayak
    • Aceh
  • Masuk

PKP Gandeng Milenial Buat Lolos ke Senayan

Ketua Umum (Ketum) Partai Keadilan Persatuan (PKP) Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien saat konferensi pers di acara pelantikan DPN PKP, di Gedung North Jakarta Intercultural School (NJIS), Jakarta, Jumat (24/9/2021). (ANTARA/HO-PKP)
Ketua Umum (Ketum) Partai Keadilan Persatuan (PKP) Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien saat konferensi pers di acara pelantikan DPN PKP, di Gedung North Jakarta Intercultural School (NJIS), Jakarta, Jumat (24/9/2021). (ANTARA/HO-PKP)

JAKARTA, kilat.com- Partai Keadilan Persatuan (PKP) menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai itu bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lolos ke Senayan.

"Harus bisa, kita bertekad, jadi peserta Pemilu, dan lolos Parliamentary Threshold, membawa negeri ini terbang, maju, dan kuat," beber Ketua Umum PKP, Yussuf Solichien, saat konferensi pers di acara pelantikan DPN PKP, di Gedung North Jakarta Intercultural School (NJIS), Jakarta, Jumat (24/9/2021) yang dikutip Antara.

Purnawirawan Jenderal bintang dua Marinir ini mengatakan, skuad DPN PKP saat ini berisi kader-kader terbaik yang siap berjuang memajukan bangsa. Bahkan, tidak sedikit anak muda yang mengisi posisi kepemimpinan.

Menurutnya, kebangkitan PKP akan selaras dengan kesejahteraan rakyat. Jika wakil PKP menempati posisi strategis baik itu di DPR, DPRD, bahkan eksekutif seperti kepala daerah, tentunya semakin mudah memperjuangkan misi partai dalam hal kesejahteraan rakyat.

Misalnya, dalam upaya menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan keluarga TNI dan Polri.

Baca Juga :
Jalan Medan-Berastagi di Sumut Longsor, Lalu Lintas Lumpuh Total

"Misalnya ada aspirasi kepentingan TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya tidak disuarakan nasional. PKP siap membantu," kata Yussuf dalam siaran persnya.

Yussuf dalam pidato politiknya juga menyoroti tentang perjalanan hukum di Indonesia. Yussuf memastikan, partainya mengawal pemerintah dan aparat hukum untuk terus memberantas korupsi.

"Kami mengusulkan para koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, tidak berkemanusiaan dan sangat merugikan rakyat banyak, terutama pada masa pandemi COVID-19, dihukum mati sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

PKP juga meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif.

Mengenai pertahanan, tambah dia, pemerintah diminta memperkuat pertahanan laut dan udara dengan modernisasi TNI khususnya Angkatan Laut dan Udara.

Baca Juga :
Tabrak Babi Liar, Nelayan di Bengkulu Dilarikan ke RS

Dia meminta kepada seluruh kadernya untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga benteng Pancasila, dari ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi dan kelompok anti Pancasila.

Menurutnya, saat ini masih ada kelompok yang tergolong anti Pancasila, mereka berupaya mengganti ideologi ini dengan ideologi lain.

"Nah, tugas PKP di sektor ideologi ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. PKP akan berdiri di belakang dan mendukung pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan langkah persuasif. Bila perlu represif sesuai koridor hukum yang berlaku," ucapnya.

Kendati demikian, tetap mempunyai pesan membangun kepada pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan pertahanan yang berorientasi ke bidang maritim agar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.

Secara geo-politik, strategis, dan ekonomi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritim yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa.

Baca Juga :
Polres Lumajang Berhasil Bongkar Produsen Sabu Rumahan

"Seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah melakukan intervensi, agar mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang per orang agar lebih merata. Agar tidak terjadi yang kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin," ujarnya. (sbn)

Silakan Masuk untuk menulis komentar.

RECAPTCHA