Rabu, 29 Maret 2023

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DKPP Hukum Penyelenggara Pemilu 'Nakal', Ada Dugaan Intimidasi KPU RI ke Daerah

- Selasa, 31 Januari 2023 | 13:09 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih: Ada Dugaan Intimidasi KPU Pusat ke Daerah (kpu)
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih: Ada Dugaan Intimidasi KPU Pusat ke Daerah (kpu)

KILAT.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak DKPP untuk menghukum penyelenggara Pemilu 'nakal' yang melakukan pelanggaran.

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengatakan pihaknya telah memaparkan bukti adanya perintah, bahkan mengarah pada intimidasi, dari KPU RI kepada penyelenggara pemilu daerah untuk memanipulasi data.

"Dalam kurun waktu lebih dari satu bulan terakhir, bukti yang disampaikan perihal kecurangan pemilu ini terbilang lengkap," kata Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dalam ketarangan resmi kepada kilat.com, Selasa 31 Januari 2023.

"Mulai dari berkas administrasi, video pengakuan komisioner KPU daerah, hingga rekaman percakapan dengan substansi membenarkan praktik culas itu," tambahnya.

Baca Juga: Telah Rilis Poster dari Seri Live-Action One Piece: Setting Sail 2023 yang Akan Segera Tayang di Netflix

Pada kesempatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga menyoroti Bawaslu. Menurut mereka pengawas yang diberikan mandat mengawasi pelanggaran oleh Negara tersebut terkesan diam.

"Begitu pula DKPP yang terbukti lambat menangani pelanggaran etik Komisioner dan personel Sekretariat KPU daerah dan tingkat pusat," ujarnya.

Lantaran lambatnya penanganan oleh DKPP dan Bawaslu pun seolah diam, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menduga ada kekuatan besar dibalik kecurangan KPU tersebut.

"Dari rentetan peristiwa tersebut, timbul pertanyaan, siapa sebenarnya yang memerintahkan kecurangan ini terjadi?," katanya.

Baca Juga: Apakah Isra Miraj 2023 Libur Nasional? Cek Tanggal dan Penjelasannya Disini

Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menjelaskan pertanyaan dibalik sosok yang memerintah kecurangan muncul berkaitan dengan viralnya video yang diduga melibatkan KPUD Sulawesi Utara.

"Dalam pembicaraan itu, terdengar dengan jelas kalimat '....bukan hanya kami yang telepon, tapi langsung KPU RI, dan yang terakhir eksekusi adalah Istana'," tambahnya.

Lantaran adanya penyubatan 'Istana',  Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga mendesak Presiden segera memberikan penjelasan.

"Sebab, jika menggunakan logika peraturan perundang-undangan, tidak ada cabang kekuasaan lain yang diperbolehkan mengintervensi proses pemilu, termasuk Presiden," katanya.

Halaman:

Editor: Ahmad Fiqi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X