Waspada! Propaganda Radikalisme Tunggangi Isu Politik

KILAT.COM - Salah satu pola propaganda kelompok radikal yang kerap dimainkan adalah menunggangi isu sosial dan politik untuk meradikalisasi masyarakat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja memang menjadi kontroversi sebagian kalangan yang harus disikapi secara kritis dan argumentatif.

Namun, kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini, dengan cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi persoalan berbeda.

Baca Juga: 15 Ucapan Selamat Tahun Baru Imlek 2023: Bagikan kepada Sahabat atau Tentangga yang Merayakan Imlek

Hal ini dikatakan oleh Kader Intelektual Muhammadiyah, Muhammad Abdullah Darraz.

Ia menegaskan, sejatinya negara tidak membuka ruang bagi siapapun yang berusaha melakukan tindakan inkonstitusional.

Terlebih menciptakan kericuhan dengan mendompleng isu politik yang mengatasnamakan agama atau ajaran tertentu.

Baca Juga: Ramalan Shio Sabtu 14 Januari 2023 Shio Ular, Shio Naga, Shio Macan: Ambisi Kuat Sangat Dibutuhkan dalam Karir

“Pada prinsipnya, sistem negara kita kan sebetulnya tidak memberikan ruang sekecil apapun bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional," ujar Abdullah Darraz dalam keterangan tertulis yang diterima Kilat.com dari PMD BNPT, Sabtu, 14 Januari 2023.

"Khususnya bagi kelompok yang mendompleng isu-isu tertentu, kemudian menciptakan kericuhan dan social disorder. Itu kalau bahasa konstitusi, makar,” tambahnya.

Darraz melanjutkan, kekacauan sosial serta tindakan yang termasuk makar dalam upaya menggulingkan pemerintahan yang sah apalagi didalam negara yang tidak sedang berkonflik, dalam kacamata fiqih islam disebut sebagai Al-Baghiu atau Bughat.

Baca Juga: Ramalan Shio Sabtu, 14 Januari 2023: Yuk Shio Ular Liburan Biar Gak Bosen

Bughat sendiri memulai sejarahnya ketika masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, dengan kemunculan kelompok yang enggan mengakui pemerintahan Abu Bakar dan menciptakan sosial disorder.

Maka kelompok tersebut dianggap pemberontak hingga wajib diperangi.