Selasa, 30 Mei 2023

AM Hendropriyono Nilai DPR RI Tak Perlu Alot pada Mahfud MD yang Bongkar Transaksi Janggal Rp300 T

- Kamis, 30 Maret 2023 | 20:12 WIB
 Jenderal TNI (PURN) AM Hendropriyono nilai Komisi III DPR RI dan Mahfud MD tak perlu gaduh. (Istimewa / Kilat Media)
Jenderal TNI (PURN) AM Hendropriyono nilai Komisi III DPR RI dan Mahfud MD tak perlu gaduh. (Istimewa / Kilat Media)

KILAT.COM - Gaduh antara Komisi III DPR RI dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), menjadi sorotan Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, AM Hendropriyono.

AM Hendropriyono menilai, Komisi III DPR RI tak perlu bersikap alot pada Mahfud MD yang membongkar adanya transaksi janggal Rp349 Triliun di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ditegaskannya, DPR dan pemerintah adalah keluarga, sehingga tak perlu saling mengkritik dengan tendensi negatif.

"Sebagai anggota dari negara kekeluargaan RI ini tugas kita semua adalah meredam dampak jika terjadi perbedaan paham dalam keluarga, bukan malah memanfaatkannya untuk keperluan politik antar individu," tegas AM Hendropriyono dalam pernyataan yang diterima Kilat.com pada Kamis, 30 Maret 2023.

Baca Juga: Presiden Jokowi Akui Sedih dan Kecewa Indonesia Gagal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2023: Saya..

Menurut AM Hendropriyono, pernyataan Menko Polhukam soal dugaan transaksi janggal didasari pada semangat membersihkan korupsi.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani berupaya membersihkan nila setitik dalam susu sebelanga di Kementrian Keuangan.

"Gesekan karena semangat yang bergelora dan kerja keras dari setiap individu dalam kelompok apapun juga."

"Niscaya diterima sebagai suatu pemikiran akal sehat (Common Sense) yang segera akan terverifikasi sendiri secara empirik dalam kehidupan ini," tegas dia.

Baca Juga: Inilah Daftar 37 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional yang Kantongi Izin Resmi Kemenag!

Ia menambahkan, harusnya DPR dan pemerintah menjadi peredam di tengah masyarakat ketika terjadi beda pemahaman.

AM Hendropriyono menjelaskan, penyataan Mahfud MD merupakan sifat keterbukaan dalam negara demokrasi, sementara upaya Sri Mulyani adalah verifikasi bahwa Kementerian Keuangan semakin bersih dari korupsi.

"Fungsi DPR RI adalah mempercepat munculnya sintesis dari tesis Mahfud MD dengan antitesis Sri Mulyani."

"Sesuai dengan hakikat negara Pancasila yang tidak mengenal istilah oposisi melainkan penyeimbang terhadap pemerintah," tulis pernyataan.

Baca Juga: Jokowi Beri Pesan untuk Indonesia Soal Batalnya Gelaran Piala Dunia U-20: Jangan Saling Menyalahkan..

Halaman:

Editor: Rifka A.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X