Mengejutkan! Sri Mulyani Sebut Informasi PPATK ke Kemenkeu Beda dengan Pernyataan Mahfud MD Soal 300 Triliun

KILAT.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi sorotan usai harta janggal mantan pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo mencuat di publik.

Sri Mulyani semakin disorot setelah terungkapnya transaksi janggal mencapai Rp300 triliun yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mencuatnya transaksi tak wajar bernilai fantastis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai itu seolah menjadi tamparan keras bagi Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun akhirnya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud MD guna membahas kasus tersebut.

Baca Juga: Ramalan Zodiak 13 Maret 2023 Aries Taurus: Ada Peruntungan Karir, Keuangan, Kesehatan dan Asmara

Usai menggelar pertemuan dengan Mahfud MD, Sri Mulyani mengatakan bahwa informasi dari yang diterima Kemenkeu dari Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) berbeda dengan yang diterima Menko Polhukam.

"Informasi yang disampaikan PPATK ke Menkeu atau Kemenkeu tidak sama dengan yang disampaikan kepada Pak Mahfud dan yang disampaikan ke APH (Aparat Penegak Hukum)," kata Sri Mulyani lewat akun Instagramnya dikutip Kilat.com Minggu 11 Maret 2023.

Lantaran hal tersebut Menkeu meminta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana agar bisa menjelaskan data tersebut ke publik.

Penjelasan perlu dilakukan agar tak ada kabar simpang siur yang bergulir di masyarakat

Baca Juga: Mencuat Transaksi Janggal 300 Miliar di Kemenkeu, Sri Mulyani Justru Klaim Tak Pernah Dapatkan Data PPATK

"Pak Ivan Yustiavandana Kepala PPATK periu menjelaskan data tsb ke masyarakat agar tidak simpang siur," intruksi Menkeu.

Lebih lanjut Sri Mulyani menuturkan, terkait kasus Rafael Alun Trisambodo, informasi dari PPATK kepada Kemenkeu hanya terkait kepemilikan empat rekening (2016-2019), dimana nilai transaksinya antara Rp50 juta - Rp125 juta.

Sementara, untuk informasi PPATK tentang Rafael Alun Trisambodo yang dikirim ke Mahfud MD dan Aparat Penegak Hukum (APH) sejak 2013 menyangkut transaksi belasan miliar rupiah jauh lebih besar.

"Data ini tidak disampaikan kepada Menkeu atau Irjen Kemenkeu," jelas Sri Mulyani.