Mahfud MD Akui Siap Bongkar Aksi Pencucian Uang di Banyak Institusi Negara

KILAT.COM – Mahfud MD kembali mengungkap adanya tindak pencucian uang yang dilakukan di lembaga atau institusi negara.

Menko Polhukam, Mahfud MD kembali menyebutkan bahwa tindak pencucian uang banyak terjadi di lingkungan lembaga atau institusi negara.

Menurut Mahfud MD, tindak pencucian uang yang banyak terjadi di institusi negara masih dibiarkan begitu saja tanpa adanya tindakan hukum yang jelas.

Baca Juga: Ternyata! Uang di Safe Deposit Box Milik Rafael Alun Trisambodo Digunakan Khusus untuk Liburan ke Luar Negeri

Mahfud MD mengungkap banyak para pegawai kementerian atau institusi negara yang menimbun uang dengan cara membuat perusahaan cangkang.

Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa banyak terjadi pencucian uang di dalam institusi negara, namun dibiarkan begitu saja.

“Banyak terjadi tindak pidana pencucian uang di berbagai lembaga atau institusi, namun dibiarkan begitu saja,” ungkap Mahfud MD seperti yang dikutip Kilat.com dari situs PMJ News pada tanggal 12 Maret 2023.

Baca Juga: Pantes Suruh Satpam Ngibul, Benarkah Rumah Rafael Alun Trisambodo di Simprug Disebut untuk Timbun Uang Dollar?

Mahfud MD juga menjelaskan bahwa tindak pencucian uang banyak terjadi di lembaga kementerian yang menumpuk uang dengan cara membuat perusahaan cangkang.

“Saya terus ingatkan lembaga/kementerian yang seperti itu banyak. Mereka membuat perusahaan cangkang, siapa yang menggunakannya, uang menjadi bertumpuk,” kata Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD juga menambahkan bahwa hal tersebut tidak bisa ditangani oleh Menteri, maka akan ditindak oleh aparat penegak hukum.

Baca Juga: Pakai Banyak Cabe, Chef Arnold Tak Gentar Coba Masakan Peserta MasterChef Indonesia! Juna: Gak Ada Artinya...

“Menteri tidak sanggup untuk menjangkau kesitu. Ada aparat penegak hukum. Nanti kita kerjain,” ucapnya.

Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga menyampaikan siap untuk membongkar transaksi janggal mengenai kasus adanya dugaan pencucian uang yang terjadi di lembaga dan kementerian negara.