Mencuat Transaksi Janggal 300 Triliun di Kemenkeu, Rizal Ramli Beri Pesan Menohok untuk Sri Mulyani: Payah!

KILAT. COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terus menjadi sorotan usai mencuatnya skandal besar di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Belum rampung perkara harta janggal Rafael Alun Trisambodo yang notabene mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, kini Sri Mulyani kembali harus menelan pil pahit.

Sebab, bukan cuma Rafael Alun Trisambodo dan DJP, nyatanya oknum-oknum di Bea Cukai yang sejatinya adalah bawahan Sri Mulyani dan disinyalir juga terlibat dalam pusaran uang panas dengan jumlah fantastis.

Hal ini tercermin dengan ditemukannya pergerakan transaksi tak wajar mencapai Rp300 triliun yang melibatkan ratusan pegawai di DJP dan Bea Cukai.

Baca Juga: Mario Dandy Satriyo dan S Jalani Rekonstruksi Kasus Penganiayaan David, Kemana AG?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rizal Ramli ikut menyoroti dugaan kasus bancakan korupsi di Kemenkeu tersebut.

Lewat akun Twitter @ramlirizal, dia mengungkapkan keheranannya kepada Sri Mulyani yang dinilai abai terhadap kejanggalan yang dilakukan jajarannya.

"Kok bisa Menkeu SMI cuek dan tidak melakukan tindakan apa2 thd hal2 yg tidak wajar dan koruptif selama ber-tahun2 ?"

Rizal Ramli pun memberi komentar menohok kepada Menkeu. Sebab, di saat Sri Mulyani galak menarik pajak dari rakyat tapi di sisi lain bawahannya berlaku lancung.

Baca Juga: Absen di Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Mario Dandy Satriyo Kepada David, AG Digantikan Pemeran Pengganti

"Memang payah, sementara rakyat diuber-uber," tandas Rizal Ramli.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkap adanya pergerakan transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Cuitan Rizal Ramli untuk Sri Mulyani. (Kolase Twitter/ @Ramlirizal)

Dijelaskan Mahfud MD, pergerakan transaksi tak wajar mencapai Rp300 triliun tersebut sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai dengan melibatkan sebanyak 460 orang.