Ungkap Transaksi Janggal Rp300 Triliun di Kemenkeu, Mahfud MD Didesak Suruh Sri Mulyani Mundur

KILAT.COM – Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu menyebutkan adanya transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD menyebut bahwa kejanggalan transaksi sekitar Rp300 triliun yang dimulai dari tahun 2009.

“Itu tahun 2009 sampai 2023,” ucap Mahfud MD dikutip Kilat.com dari kanal YouTube @KemenkoPolhukamRI pada Rabu, 8 Maret 2023.

Mahfud MD mengungkapkan, ada lebih dari 160 laporan yang telah dilaporkan, akan tetapi hasil nihil dan tak digubris oleh Kemenkeu.

Baca Juga: Ucapan Bupati Meranti Soal Pegawai Kemenkeu Kini Terbukti: Terbongkar Semuanya, Dulu Dibully Sekarang Dipuji!

“Ada 160 laporan lebih sejak itu, itu tidak ada kemajuan informasi, sudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementrian itu,” tuturnya.

“Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak disekitar Rp300 triliun, tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate tidak diberi rest informasi respon,” sambungnya.

Menurut Mahfud MD hal ini karena ada kesibukan yang begitu luar biasa di kementerian, sehingga perlu adanya perbaikan sistem.

Seperti kasus Rafael Alun Trisambodo yang diketahui mempunyai harta tak wajar bagi seorang Pejabat Dirjen Pajak Eselon III.

Baca Juga: Vidya Piscarista Istri Kepala Badan Pertanahan Jaktim Jadi Sorotan Usai Ketauan Hidup Hedon dan Sering Pamer!

Bahwa sebenarnya harta kekayaan Rafael telah di laporkan tahun 2012, namun hal itu baru terungkap saat ini, imbas dari penganiayaan putranya Mario Dandy terhadap David.

“Kadangkala respon tuh muncul sesudah menjadi kasus kaya yang Rafael, Rafael itu jadi kasus selalu dibuka loh ini sudah di laporkan, dulu kok didiemin, baru sekarang bisa,” ujar Mahfud MD.

Efek domino kasus tersebut, berdampak pada Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang saat ini didesak publik agar lengser dari jabatannya.

Usai anak buahnya yakni Rafael Alun terbukti melakukan serangkaian pelanggaran, disusul beberapa pejabat yang ia naungi, serta kasus transaksi janggal Rp300 triliun.