Pantas Bisa Hidup Mewah, Cara Pegawai Cukai Peroleh Uang Haram Ternyata Disebut Pakai Taktik Ini

KILAT.COM - Kehidupan pegawai Bea Cukai belakangan tengah disorot publik. Pasalnya, sederet pegawai pajak yang doyan hidup mewah akhirnya berhasil dikuliti netizen di media sosial.

Bahkan jumlah harta kekayaan para pegawai cukai yang terdaftar dalam LHKPN juga sampai digerogoti masyarakat, akibat gaya hidup mewah yang kerap kali dipamerkan para pejabat tersebut.

Tak seorang diri, kehidupan mewah juga turut dilakukan para anggota keluarga yang ikut kecipratan kekayaan para pegawai cukai ini.

Terbongkarnya kehidupan mewah para pegawai cukai, kini membuat kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat negeri semakin tercoreng.

Baca Juga: Waduh! Andhi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar Disebut Punya Backingan Kuat, Ada Anggota BPK Terlibat?

Mereka menganggap hidup mewah para pejabat khususnya pegawai cukai itu, didapat dari uang pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat selama ini.

Salah satu pegawai cukai yang hartanya saat ini tengah disorot adalah Andhi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar yang ternyata kerap pamerkan gaya hidup mewahnya.

Tak hanya Andhi Pramono, istri dan anaknya juga ikut-ikutan doyan pamer gaya hidup mewah dengan menggunakan barang-barang branded di media sosial.

Namun rupanya, ada sebuah fakta baru terkait cara pegawai cukai memperoleh uang yang disebut masyarakat haram.

Baca Juga: Viral Video Atasya Yasmine Anak Andhi Pramono Kepala Bea Cukai Makassar Kepergok Party Pakai Baju Terbuka

Dilansir Kilat.com melalui akun Twitter @PartaiSocmed, akun tersebut mengungkapkan salah satu cara yang dilakukan para pegawai cukai untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaannya.

Tak terduga, rupanya kekayaan yang dimiliki para pegawai pajak dilakukan dengan permainan cukai rokok.

“Banyak cara mendapatkan rezeki haram cukai, salah satunya permainan cukai rokok,” kata akun tersebut.

Dalam cuitannya akun tersebut juga berjanji akan mengungkap satu per satu terkait cara pegawai pajak meraih kekayaan, agar bisa terendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).