Sri Mulyani Undang Pegiat Anti Korupsi untuk Minta Masukan, Netizen Pesimis Nyatakan LHKPN Hanya Formalitas

KILAT.COM - Lewat unggahan akun Instagramnya, @smindrawati, Sri Mulyani mengabarkan bahwa dirinya baru saja bertemu beberapa pegiat anti korupsi pada Kamis malam, 2 Maret 2023.

Beberapa tokoh yang Sri Mulyani undang di antaranya adalah pimpinan KPK periode yang sudah berlalu. Nama seperti Amien Sunaryadi dan Laode Muhammad Syarif adalah contohnya.

Dalam pertemuan ini, Sri Mulyani mendapat beberapa masukan tentang apa yang harus Kemenkeu lakukan dalam menghadapi situasi saat ini.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Sri Mulyani memperbaiki citra DJP dan Kemenkeu yang saat ini tengah mengalami erosi kepercayaan.

Baca Juga: Rute Transportasi ke ICE BSD Konser NCT DREAM TOUR THE DREAM SHOW 2: Pakai Mobil, Kereta, hingga TransJakarta

Nama Sri Mulyani, Kemenkeu dan DJP akhir-akhir ini memang menjadi topik pembicaraan publik. Hal ini dipicu oleh salah satu oknum pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun yang sudah dicopot dari jabatannya di DJP ini diketahui hidup bermewah-mewahan sementara beberapa asetnya malah tidak membayar pajak. Salah satu aset yang diketahui adalah mobil Rubicon.

Karena kasus Rafael Alun Trisambodo ini, salah satu bahasan pada pertemuan Sri Mulyani adalah fokus untuk penguatan pengawasan pegawai dan deteksi dini atas fraud. Tak lupa dibahas pula analisa LHKPN dan kepatuhan pegawai Kemenkeu.

Postingan Sri Mulyani ini mendapat berbagai respon dari netizen. Di antaranya ada yang mendukung tindakan yang dilakukan oleh Sri Mulyani ini.

Baca Juga: Indra Bekti Ceritakan Kronologi Perceraian Dengan Aldila Jelita: Aku Berusaha untuk...

"Semangat bu Sri... lanjutkan... saya yakin niat baik ibu akan menjadikan Indonesia lebih bersih.. rakyat lebih sejahtera, mohon diperkecil kesenjangan sosial ekonomi," kata @wibisonoarlyna memberikan dukungan.

Meski begitu, ada pula yang pesimis dengan apa yang terjadi di tubuh Kemenkeu.

Salah satunya adalah akun IG @wahjuwibowo. Akun ini mengutarakan kritiknya yang sebenarnya ditujukan kepada penegak hukum secara umum.

"Kepatuhan memberikan laporan LHKPN yang 100% itu harus diikuti dengan 100% keakuratan atau kebenaran harta yang dilaporkan. Kelemahan dari tugas melaporkan LHKPN ini kan mereka hanya menerima laporan saja tanpa harus memverifikasi laporan tersebut, benar atau tidak, ada yang disembunyikan atau tidak," kritik @wahjuwibowo.