Presiden Jokowi Bahas Kasus Pejabat Pajak: Saya Minta Layani Rakyat dan Jangan Pamer Kekayaan di Media Sosial!

KILAT.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kasus pejabat pajak dan mengingatkan birokrasi pemerintah segera dibenahi.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut melalui Sidang Kabiner Paripurna, Istana Negara, 2 Maret 2023.

Jokowi membahas fenomena pejabat hedonis atau sering pamer kekayaannya di media sosial.

Presiden Jokowi menegaskan agar para menterinya menertibkan pejabat hedonis dan pamer tersebut.

Baca Juga: Sean Anak Sunan Kalijaga Dikeroyok di Sekolah, Pilih Mengalah Meski Kuasai Ilmu Bela Diri

"Saya minta kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Maret 2023.

Jokowi mengatakan jika hal itu berlaku juga untuk para penegak hukum, ia meminta pembenahan di kementerian dan lembaga lainnya.

"Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya. Benahi dulu di dalam kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya," ujar Jokowi.

Jokowi meminta jangan ada lagi pejabat yang pamer kekuasaan dan kekayaan di media sosial. Jokowi menekankan pamer kekayaan oleh pejabat atau birokrat tidak pantas dilakukan.

Baca Juga: Sunnah Membaca Surat Al Kahfi pada Hari Jumat, Kapan Waktunya?

"Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu kalau birokrasi sangat sangat tidak pantas," ujar Jokowi.

Jokowi bahkan mengatakan layani rakuyat dengan baik terlebih dahulu.

"Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani dengan baik, secara efektif. Dari komentar-komentar yang saya baca baik di lapangan maupun media sosial," ucap Presiden Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 2 Maret 2023.

"Karena peristiwa di pajak dan bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat kepada kita dan pemerintah, tak hanya dua itu, ada birokrasi lainnya," lanjut Jokowi.