Jumat, 24 Maret 2023

Ekonomi Pancasila dari Perspektif Hankamnas

- Jumat, 17 Maret 2023 | 14:23 WIB
Jenderal TNI (Purn) AM. Hendropriyono
Jenderal TNI (Purn) AM. Hendropriyono

Oleh : AM Hendropriyono

KILAT.com - Filsafat, Konstitusi dan Kebijakan Negara. Politik HANKAMNAS adalah kebijakan negara dalam bidang Hankam yang berdasarkan filsafat Pancasila dan UUD 1945 sebagai konstitusi untuk mencapai tujuan nasional, karena itu maka persepsi HANKAMNAS RI yang mengutamakan kepentingan nasional (National Interest) adalah mempertahankan dan mengamankan sistem yang berdasarkan pada semua sila dalam Pancasila.

Posisi Ekonomi Pancasila bagaikan gagang dari sebuah timbangan-tangan yang dipegang tegak lurus (vertikal). Gagang tersebut merupakan tempat kedudukan dari titik-titik Filsafati, Konstitusi dan Kebijakan negara, sebagai prinsip yang harus dipegang teguh dalam pola operasional HANKAMNAS yang menjamin keseimbangan antara bandul ekonomi pasar yang liberal kapitalis agar tidak mengayun terlalu kekanan, dengan bandul ekonomi komando yang sosialis agar tidak mengayun terlalu kekiri.

Tantangan yang harus dijawab oleh HANKAMNAS dalam aspek ekonomi nasional adalah dampak perebutan hegemoni ekonomi global antara sistem ekonomi kanan Amerika Serikat (AS), berhadapan dengan sistem ekonomi kiri Republik Rakyat China (RRC). Kedua belah pihak masing-masing menginginkan agar Indonesia memusuhi musuhnya, dengan AS menggunakan strategi keras (Hard Approach) untuk menggemboskan ekonomi Pancasila melalui NGO-NGO dan LSM-LSM domestik proxynya, sedangkan RRC menggunakan strategi lunak (Soft Approach) dengan berinvestasi dalam ekonomi Pancasila melalui proyek BRI (Belt Road Initiative) nya.

Pemilihan sasaran dan strategi HANKAMNAS tergantung kepada keadaan lingkungan masyarakat dunia di era kini yang serba internet dan berkecerdasan buatan atau era masyarakat industri 5.0. Karena itu maka sasaran HANKAMNAS dalam aspek ekonomi Pancasila adalah ketahanan energi dan ketahanan pangan, yang harus dicapai dengan strategi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Kasus Rp300 Triliun Kemenkeu Pertaruhkan Marwah Jokowi, Faizal Assegaf: Tangkap Sri Mulyani, Seret ke Penjara

Sasaran HANKAMNAS dalam ekonomi Pancasila adalah sektor riil dengan pengamanan terhadap investasi dan mencegah biaya produksi perekonomian rakyat lebih tinggi daripada pendapatan mereka. Investasi yang berimplikasi pada luasnya lapangan kerja, memerlukan kelancaran terhadap transportasi dan sistem distribusi barang dan jasa. Karenanya maka peran Hankamnas menjadi lebih mengemuka dalam program pembangunan infrastruktur nasional, keamanan terhadap ketahanan energi dan pangan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Peran tersebut kemudian menjadi sentral dalam mengamankan kerjasama antar UMKM, yang dibina oleh pemerintah dalam bentuk koperasi.

OMSP mempertahankan dan mengamankan secara cerdas (Smart Approach) kebijakan negara dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta di tataran operasional, melalui usaha, pekerjaan dan kegiatan pemberdayaan terhadap mass-media dan media-sosial pada umumnya serta para netizen nasional berpengaruh (influencers) yang berjiwa patriotik, melalui kegiatan kontra-propaganda terhadap hoaks dan simulakra dari berbagai NGO asing yang menyusup pada LSM-LSM domestik.

Hoaks adalah berita-berita tentang suatu kejadian yang mereka publikasikan secara keliru, sedangkan simulakra adalah publikasi berita-berita yang mereka ada-adakan tentang suatu kejadian yang tidak pernah terjadi sama sekali. Karena itu tantangan yang dihadapi oleh HANKAMNAS di era 5.0 ini adalah konsolidasi kekuatan di medan perang siber, untuk mengatasi berbagai hambatan, gangguan dan ancaman.

Strategi Dalam Ketahanan Energi.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Besok 18 Maret 2023 Libra dan Scorpio: Rencanakan Jadwal Kerja Dengan Efisien Agar Disiplin

Strategi HANKAMNAS dalam konteks ketahanan energi ditujukan untuk menjawab tantangan dari propaganda melalui hoaks, yang menyesatkan opini umum terhadap penerapan ekonomi Pancasila. Kerapkali terselenggara acara-acara seminar dan diskusi ilmiah, yang kerap digerakkan di belakang layar oleh NGO yang tidak terdaftar di Kemlu RI yaitu Mighty Earth dengan CEO, Chairman dan politisi, yang menjadi penasihat Presiden Joe Biden di Gedung Putih dan para mantan Duta Besar AS di Indonesia.

Serangan-serangan mereka ditujukan untuk menggagalkan proyek nasional PLTA yang ramah lingkungan di Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan, yang dapat memproduksi 4x127,5 MW dan mengurangi emisi karbon dunia 16 juta ton/tahun. PLTA tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2026, untuk melayani kebutuhan listrik rakyat di seluruh pulau Sumatera, mendukung kemajuan UMKM-UMKM setempat dan melestarikan ekosistem yang dapat memacu ekonomi Pancasila sesuai dengan perkembangan masyarakat industri dunia 5.0.

Hoaks yang mereka viralkan pada mulanya di tahun 2017 adalah isu fragmentasi yaitu proyek membelah hutan. Kampanye mereka gagal karena publik mengetahui, bahwa yang membelah hutan adalah sungai dan jalan Trans Sumatra. Hoaks mereka kemudian berganti dengan simulakra yaitu berita yang tanpa pernah ada kejadiannya sama sekali, tentang musnahnya ikan Jurung akibat tidak dapat berkembang biak. Kampanye tersebut juga gagal karena masyarakat setempat membuktikan, bahwa mereka justru sukses besar dalam UMKM pembudi daya ikan Jurung. Pada tahun 2018 mereka mengusung isu kemusnahan orangutan yang juga terdengar aneh bagi masyarakat, karena orangutan Tapanuli yang tersebar di seluruh Sumatera Utara berada dalam ekosistem Batang Toru seluas 150.000 hektar dengan 85% wilayah persebaran tersebut berstatus hutan lindung, sehingga dari 15% yaitu 22.500 hektar yang merupakan areal hutan untuk penggunaan lain hanya 122 hektar yang digunakan untuk PLTA Batang Toru. Akhirnya NGO tersebut pada tahun 2022 mendesak Presiden AS Joe Biden untuk menulis surat kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang meminta agar membatalkan proyek PLTA Batang Toru namun demi kepentingan nasional dan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat, maka permintaan yang aneh tersebut tidak dapat dipenuhi.

Halaman:

Editor: Marini Darmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ekonomi Pancasila dari Perspektif Hankamnas

Jumat, 17 Maret 2023 | 14:23 WIB

Tiran dan Sanafir, Wajah Masa Depan Arab Saudi

Kamis, 26 Januari 2023 | 22:38 WIB

Bilakah Umat Islam Merubah Buih Menjadi Permadani?

Sabtu, 31 Desember 2022 | 14:05 WIB

Bersyukur Menikmati Pesona Kawah Ijen

Selasa, 27 Desember 2022 | 13:01 WIB

Ibuku Teladanku

Jumat, 23 Desember 2022 | 09:00 WIB

Revolusi dan Reformasi di Mesir dan Arab Saudi

Kamis, 22 Desember 2022 | 09:13 WIB

Kenangan Natuna Jenderal Yudo

Senin, 19 Desember 2022 | 17:45 WIB

Peta Radikalisme di Timur Tengah

Minggu, 18 Desember 2022 | 18:20 WIB

Qatar dan Messi dalam Ekonomi Borderless World

Minggu, 18 Desember 2022 | 11:00 WIB

Konsevasi Budaya ala Jokowi

Rabu, 14 Desember 2022 | 18:40 WIB

Syaikh Zaid An-Nahyan

Selasa, 13 Desember 2022 | 10:40 WIB

Dilema Ekonomi Dunia di Tengah Populasi 8 Milyar

Senin, 12 Desember 2022 | 08:30 WIB

Bom Bandung : Persaingan ISIS dan Al Qaeda

Minggu, 11 Desember 2022 | 23:37 WIB
X